Anggota DPRD Fraksi PPP Rahmatullah Tinjau Warga Sakit di Kasemen, Soroti Ketidaktepatan Data Desil Bantuan Sosial
KONTRASBANTEN.COM, KOTA SERANG -6 SEPTEMBER 2026 — Anggota DPRD dari Fraksi PPP Sekaligus ketua DPC PPP Kota Serang, Rahmatullah, mengunjungi warga Kompleks Taman Angsoka Permai, RT 02, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Minggu (6/9/2026). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi Ketua RT 02 mengenai kondisi salah satu warganya yang membutuhkan dukungan untuk pengobatan anaknya.
Dalam kunjungan itu, Rahmatullah dengan didampingi pengurus PAC PPP Kecamatan Kasemen melihat langsung kondisi keluarga yang tengah menghadapi keterbatasan ekonomi. Anak dalam keluarga tersebut sedang menjalani pengobatan dan diduga mengalami gangguan tiroid atau hipotiroid.
Meski biaya pengobatan telah ditanggung melalui program BPJS Kesehatan, keluarga masih menghadapi kendala biaya transportasi, perjalanan, serta kebutuhan pendampingan untuk menjalani pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit rujukan.
Selama ini, pengobatan telah beberapa kali dilakukan di rumah sakit di Kota Serang. Namun, karena membutuhkan pemeriksaan dan penanganan dengan fasilitas yang lebih lengkap, pasien direncanakan untuk mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
Kondisi ekonomi keluarga tersebut juga menjadi perhatian. Sang ayah sehari-hari bekerja sebagai tukang urut dan mencari ikan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga.
Selain persoalan kesehatan, Rahmatullah menyoroti ketidaksesuaian data desil dengan kondisi nyata keluarga yang ditemuinya di lapangan.
Secara administratif, keluarga tersebut tercatat dalam Desil 6. Namun, berdasarkan kondisi tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari yang dilihat secara langsung, Rahmatullah menilai terdapat kesenjangan antara data administratif dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
“Penentuan desil dilaksanakan oleh BPS melalui sensus dan survei di lapangan. Kementerian menerima data tersebut sebagai acuan. Namun kenyataannya, banyak data belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya,” tegas Rahmatullah.
Menurutnya, persoalan ketidaksesuaian data bukan merupakan hal baru. Dalam kegiatan reses sebelumnya, ia juga menerima banyak keluhan masyarakat mengenai perubahan peringkat desil secara tiba-tiba.
Perubahan tersebut, kata dia, dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan sosial maupun program jaminan kesehatan. Karena itu, akurasi data menjadi hal penting agar masyarakat yang masih membutuhkan dukungan negara tidak justru kehilangan haknya.
Dalam kunjungan tersebut, Rahmatullah turut menyerahkan bantuan secara langsung kepada keluarga yang bersangkutan.
Bantuan yang diberikan berupa sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari serta bantuan dana tunai yang diperuntukkan bagi kebutuhan perjalanan, transportasi, dan pendampingan selama proses pengobatan ke rumah sakit rujukan.
Rahmatullah menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus respons terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui lingkungan setempat.
Namun demikian, ia menekankan bahwa persoalan keluarga tersebut tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat.
Sebagai tindak lanjut, Rahmatullah menyampaikan sejumlah langkah yang akan dilakukan. Di antaranya berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan verifikasi serta penyesuaian data warga yang dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia juga akan mengusulkan kepada Pimpinan Komisi II agar dapat dilakukan konsultasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi atas persoalan akurasi data masyarakat.
“Data harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru tidak terdata dengan baik dan akhirnya kehilangan akses terhadap bantuan maupun program pemerintah,” ujarnya.
Rahmatullah berharap mekanisme pendataan masyarakat ke depan dapat terus diperbaiki, mulai dari proses pengumpulan, verifikasi hingga pemutakhiran data.
Menurutnya, data yang akurat bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menjadi dasar penting dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan hak masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi.