Aliansi Reformasi Banten Puluhan Masa Menggeruduk Kantor Dinas Dindikbud Dan Dishub Provinsi Banten Untuk Menyuarakan Aspirasi Masyarakat
KONTRASBANTEN.COM, Serang - Salam gabungan aliansi reformasi banten Puluhan masa menggeruduk dua kantor kepala dinas provinsi banten unjuk rasa ( UNRAS) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait adanya dugaan permainan semata terkait metode E- katalog konstruksi.
Diketahui lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) mengeluarkan aturan lembaga tentang cara penyelenggaraan katalog elektronik nomor 22 tahun 2022 prinsip nya berdasarkan analisa kami aturan atau kebijakan tersebut lebih dari pada belanja barang secara elektronik atau lebih dikenal dengan E-purchasing lebih banyak dari pada pengadaan barang sudah umum dan mudah didapat kan seperti elektronik mebeler sekolah,buku alat kendaraan dan lain-lain bukan pekerjaan konstruksi yang mana lebih banyak item- item di dalamnya,(Senin 13/1/2025)
Pasal nya menurut analisa kami dengan menunjukkan calon penyedia jasa konstruksi dengan E- katalog sangat rawan dengan korupsi, sebagai contoh pekerjaan konstruksi peningkatan jalan pejabat pembuat komitmen (PPK)menunjuk calon penyedia secara langsung tanpa proses seleksi seperti tender yang bersertifikat badan usaha, merupakan syarat wajib bagi penyedia dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang mana dikeluarkan oleh Lembaga sertifikat badan usaha yang di akreditasi oleh LPJK.
Menurut dani selaku ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM-TIKAM) melakukan metode E- katalog konstruksi rawan akan KKN karena tidaK ada nya transparansi atau terbuka,beda hal nya dengan metode
tender terbuka menurut analisa kami. Seharusnya untuk kegiatan konstruksi lebih baik dengan metode tender terbuka atau secara lelang.
Dengan sebagai mana diatur pada keputusan kepala LKPP No 122 tahun 2022.PPK/PP dapat memilih salah satu dari dua( Dua) fitur aplikasi yang telah tersedia, yaitu fitur "negosiasi harga atau fitur"mini kompetisi"
Pada prinsipnya penggunaan kedua fitur ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu mengoreksi harga tayang Produk. Berdasarkan menurut analis kami Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melakukan dari beberapa Paket pekerjaan konstruksi yang diduga secara paksa melalui metode E- katalog untuk menghindari lelang
tender terbuka yang mana di duga untuk pekerjaan -pekerjaan tersebut juga spesifikasi dan volume pekerjaan nya dilakukan menggunakan metode E-katalog karena menurut analisa kami akan terjadi gagal beli pada proses aplikasi dilapangan nanti nya.
Bukan hanya itu saja Dinas pendidikan Dan kebudayaan Provinsi Banten telah melakukan dari beberapa paket pekerjaan yang kami duga telah terjadi ada nya Indikasi Persekongkolan antara pihak Dinas dan pihak penyedia Pada paket-paket tersebut, di duga ada nya Indikasi dugaan modus persekongkolan permainan semata. Dengan melakukan metode E-katalog kami menduga itu merupakan sebagai modus PPK dan penyedia untuk Memuluskan dan memenangkan salah satu penyedia dengan tida melalui proses lelang, PPK tinggal klik atau memilih penyedia dengan secara langsung jelas hal tersebut sangat lah tida ada nya tranparansi dan di duga modus operandi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tambah nya.
Sampai berita ini diterbitkan pihak dinas terkait sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai keterangan dan juga jawaban tutup nya mengakhiri.
