PKB Kota Cilegon Kukuhkan Pengurus 2026–2031, Bidik Kursi Ketua DPRD pada Pemilu 2029
KONTRASBANTEN.COM,CILEGON – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Cilegon menggelar pengukuhan pengurus DPC dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) masa bakti 2026–2031, sekaligus Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab), Minggu (22/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Greenotel Cilegon tersebut dihadiri Ketua DPC PKB Kota Cilegon H. Isro Miraj, S.E., M.H., Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Provinsi Banten Dr. H. Ahmad Fauzi, jajaran pengurus DPW PKB Banten, anggota DPRD, Dewan Syuro, serta seluruh pengurus DPC dan DPAC PKB se-Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Ketua DPC PKB Kota Cilegon, H. Isro Miraj, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus yang telah bersedia bergabung dan berjuang bersama membesarkan PKB di Kota Cilegon.
Ia menegaskan, pengukuhan kepengurusan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menyatukan langkah dalam menghadapi Pemilu 2029.
Isro optimistis PKB Kota Cilegon mampu mengulang sejarah kejayaan partai pada 1999, ketika PKB berhasil menduduki posisi Ketua DPRD Kota Cilegon.
Menurutnya, dengan semangat kebersamaan, kerja nyata, serta kekuatan struktur partai hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, target tersebut bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.
"Sejarah kadang berulang, meskipun tempat dan orangnya berbeda. Pada 1999 PKB pernah mencetak sejarah sebagai partai yang menduduki Ketua DPRD Kota Cilegon. Saya yakin pada 2029 nanti kita bisa mengulang sejarah tersebut," ungkap Isro.
Ia juga menekankan pentingnya membangun partai secara terbuka dan profesional. Isro memastikan kepemimpinannya di DPC PKB Kota Cilegon tidak akan menjadikan partai sebagai alat kepentingan keluarga, kelompok, maupun orang-orang tertentu.
Bahkan, ia menyampaikan komitmen bahwa kader atau calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak nantinya akan mendapatkan prioritas untuk menduduki posisi pimpinan DPRD apabila PKB berhasil meraih posisi tersebut, dengan tetap mengikuti mekanisme dan rekomendasi partai.
"Partai ini harus kita bangun atas dasar transparansi dan kebersamaan. Saya tidak ingin memonopoli partai. Siapa pun kader yang memiliki suara terbanyak harus mendapatkan kesempatan sesuai mekanisme partai," tegasnya.
Isro juga mengajak seluruh pengurus DPAC agar memiliki semangat juang dan tidak hanya menjadi pengurus secara administratif, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Menurutnya, kekuasaan dalam politik harus dimaknai sebagai sarana untuk memperluas manfaat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Lebih baik hidup satu hari menjadi macan daripada seribu tahun menjadi kambing. Artinya, kita harus berani berjuang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui politik dan kekuasaan, kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan yang lebih besar," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Banten, Dr. H. Ahmad Fauzi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKB merupakan partai yang lahir dari kalangan ulama dan didirikan melalui aspirasi para pengurus Nahdlatul Ulama (NU).
Oleh karena itu, menurutnya, perjuangan PKB harus senantiasa berlandaskan nilai-nilai keulamaan serta mengedepankan kepentingan umat dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPC dan DPAC PKB Kota Cilegon yang telah dikukuhkan. Ahmad Fauzi berharap amanah organisasi tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
"Jadikan partai ini sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat Kota Cilegon," ujarnya.
Ahmad Fauzi juga menyoroti besarnya potensi Kota Cilegon, khususnya di sektor industri. Menurutnya, potensi tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau masih ada kemiskinan di Kota Cilegon, berarti ada yang perlu dievaluasi dalam pengelolaannya. Potensi industri yang besar harus bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat," tegasnya.
Ia meminta seluruh jajaran pengurus PKB, khususnya DPAC, untuk terus melakukan konsolidasi, koordinasi, serta meningkatkan kapasitas organisasi. Penguatan struktur partai juga harus dilakukan hingga tingkat kelurahan, ranting, bahkan tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, Ahmad Fauzi menekankan pentingnya kehadiran kader PKB sebagai pemberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Kader diminta aktif turun ke lingkungan masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, hingga dinas terkait untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan ulama, pesantren, tokoh masyarakat, hingga generasi milenial dan pemilih muda.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Fauzi turut membacakan amanat Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas kader dan memenangkan kepercayaan rakyat.
Amanat tersebut mengajak seluruh kader PKB untuk naik kelas, dari sekadar politisi menjadi pemimpin yang mampu memberikan pengabdian nyata kepada masyarakat.
"Struktur harus hidup, kerja harus nyata, kader harus menjadi teladan, dan keberpihakan kepada rakyat harus konsisten. Pengurus harus bekerja, bukan sekadar hadir. Kader harus melayani, bukan dilayani," demikian pesan dalam amanat Ketua Umum DPP PKB.
Ahmad Fauzi kemudian menegaskan bahwa konsolidasi dan kerja politik menuju Pemilu 2029 harus dimulai sejak sekarang. Seluruh jajaran partai diminta bergerak bersama, memperkuat struktur organisasi dari tingkat atas hingga akar rumput, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata.
Ia pun secara resmi mengajak seluruh kader menjadikan 22 November 2026 sebagai momentum dimulainya perjuangan PKB Kota Cilegon dalam menyongsong Pemilu 2029.
Kegiatan ditutup dengan deklarasi semangat dan komitmen bersama seluruh kader untuk membesarkan PKB, memperkuat organisasi, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Cilegon demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.