BPK Serahkan LHP Semester II 2025 kepada Pemda dan DPRD se-Banten, Soroti Pengelolaan Keuangan dan Penanganan TBC
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan daerah dan DPRD atas kerja sama, koordinasi, serta keterbukaan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi faktor penting agar BPK dapat menjalankan mandat konstitusional secara profesional, independen, dan optimal.
“Kerja sama dan keterbukaan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Acara dihadiri pimpinan DPRD Provinsi Banten, para kepala daerah, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah daerah terkait, termasuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Serang. Turut hadir unsur BUMD, insan pers, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPK menyerahkan delapan LHP yang meliputi pemeriksaan kepatuhan dan kinerja, yakni:
LHP Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Lebak.
LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024–2025 pada Pemerintah Provinsi Banten.
LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024–2025 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
LHP Kepatuhan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 pada Pemerintah Kota Tangerang.
LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024–2025 pada Pemerintah Kabupaten Serang.
LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penuntasan Tuberkulosis (TBC) Tahun 2024–2025.
LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kalimaya Tahun 2024–2025.
LHP tematik lainnya sebagai bagian dari pemeriksaan nasional BPK.
Firman menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga mencakup pemeriksaan tematik nasional yang mengacu pada program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk sektor kesehatan.
Fokus Penanganan TBC dan Kinerja BUMD
Khusus di Kabupaten Serang, pemeriksaan kinerja difokuskan pada penanganan tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sementara pada sektor BUMD, pemeriksaan menitikberatkan pada efektivitas pengelolaan dan kualitas pelayanan, termasuk pada Perumda Air Minum Tirta Kalimaya.
BPK berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi dan pijakan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong pelayanan publik yang lebih berkualitas.
“Melalui LHP ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Jika Ibu ingin, saya bisa buatkan versi lebih “headline media online” (lebih tajam dan ringkas) atau versi lebih formal untuk website resmi dengan tambahan subjudul dan kutipan strategis.
